Khadafy Bukan Mubarak, Juga Bukan Saddam

MOAMMAR Khadafy bukanlah Hosni Mubarak yang memilih meletakkan jabatan setelah menghadapi desakan rakyatnya agar mengundurkan diri.

Mubarak memilih menyingkir ke kota tempat peristirahatan di Sharm el Sheikh dan bahkan kini dikenai larangan bepergian. Ia tidak boleh meninggalkan Mesir, untuk berobat sekalipun.

Khadafy kiranya juga tidak akan seperti Saddam Hussein, mantan pemimpin Irak. Saddam, yang setelah dijatuhkan pasukan koalisi pimpinan AS, melarikan diri, sembunyi di bungker, ditangkap, dipenjara, diadili, dan akhirnya dihukum gantung. Sungguh tragis nasib mantan orang kuat Irak itu. Anak-anaknya, terutama yang laki-laki, juga dihabisi.

Pada masanya, Saddam Hussein, Moammar Khadafy, dan Hafez al-Assad adalah singa-singa Timur Tengah yang aumannya menggetarkan dunia Barat. Tiga pemimpin ini sebenarnya juga berebut pengaruh di Timur Tengah. Itu cerita masa lalu.

Hingga saat ini Khadafy masih berkuasa atas Libya. Dia masih tetap penguasa tertinggi negeri di Afrika Utara itu. Usaha kekuatan oposisi yang mendapat dukungan kekuatan militer Barat, ditambah dua negara Timur Tengah dan kini di bawah komando NATO, belum sepenuhnya berhasil. Apakah hasil akhir dari perlawanan oposisi yang dibantu NATO? Jatuhnya rezim Khadafy, gencatan senjata, atau terpecahnya Libya menjadi dua: Libya timur dan Libya barat, atau apa?

Belum ada kesatuan pendapat di antara kekuatan koalisi. Presiden AS Barack Obama secara jelas juga mengatakan, tujuan akhirnya adalah tersingkirnya Khadafy. Namun, ia juga mengatakan, serangan militer tak mungkin menyelesaikan penyingkiran Khadafy dengan sendirinya.

Lalu bagaimana caranya menyingkirkan Khadafy? Apakah apabila perang usai dan Khadafy tetap berkuasa, bukan berarti bahwa misi NATO, yang meneruskan misi koalisi sebagai pengemban mandat Dewan Keamanan PBB, gagal?

Sementara itu, oposisi pun hingga kini belum begitu solid; belum ada satu pemimpin tunggal yang bisa menjadi pegangan dan panutan. Tanggal 22 Maret lalu, memang, apa yang disebut dewan nasional oposisi mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi di bawah Mahmoud Jibril, seorang ekonom didikan AS, yang dahulu pernah menjadi sekutu Saif Islam, anak Khadafy (Time, 4 April 2011).

Namun, sebelumnya dewan sudah mengumumkan bahwa Mustafa Abdel Jalil, mantan Menteri Kehakiman, yang memimpin lembaga ”transisi sementara”. Tidak jelas, bagaimana hubungan dan pembagian tugas serta tanggung jawab di antara kedua tokoh itu.

Selain itu, tidak jelas juga siapa yang menjadi komandan tertinggi oposisi dalam pertempuran melawan tentara pemerintah. Ada yang menyebut komando perang di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fatah Younis, mantan Menteri Dalam Negeri. Yang lain menyebut komandannya adalah Jenderal Omar Hariri, yang pernah memimpin kudeta gagal terhadap Khadafy tahun 1975. Dan, yang lain lagi menyebut Jenderal Khalifa Heftir, tokoh oposisi yang baru pulang dari pengasingan.

Tripoli masih di tangan Khadafy. Ia akan berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Paling tidak itu yang pernah ia ucapkan. Membaca sejarah hidupnya, ia bukan orang yang mudah menyerah kalah. Jadi, cerita belum berakhir sampai di sini. Khadafy, sekali lagi, bukan Ben Ali, bukan Mubarak, dan bukan juga Saddam Hussein yang tragis akhir hidupnya.