Satu dari dua pesawat Nomad TNI Angkatan Laut, Kamis (3/3/2005) tampak berpatroli bersama dengan satu dari tiga kapal perang (KRI) di perairan wilayah Indonesia di sekitar Ambalat, yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya.
PALU, KOMPAS.com — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengakui perundingan mengenai perbatasan Indonesia dengan Malaysia perihal kawasan blok minyak dan gas bumi Ambalat berlangsung alot. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa Indonesia siap berperang jika perundingan memang sudah buntu. Apabila anggaran militer dinilai kurang untuk persiapan berperang, Wapres Kalla menyatakan bahwa pemerintah bisa saja menambah alokasi anggarannya.
Wapres Kalla menegaskan hal itu menjawab salah seorang anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) seusai membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional I KNPI di Silae Convention Hall Swissbell Hotel Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/6) siang waktu Indonesia bagian tengah (Wita).
Pernyataan Wapres Kalla disampaikan di hadapan sekitar 700 pemuda KNPI yang hadir. Sejumlah pemuda berteriak-teriak ketika ada yang bertanya mengenai sikap pemerintah jika Malaysia terus masuk dan melanggar batas kedaulatan NKRI di kawasan Ambalat. "Perundingan memang alot. Namun, jika konflik tidak bisa diselesaikan dan perundingan sampai ke titik buntu dan wilayah yang kita yakini itu benar, tentu kita harus selalu siap untuk menyelesaikan segala sesuatu, termasuk perang. Akan tetapi, itu jika negosiasi buntu," ujar Kalla.
Kalla menambahkan, "Jadi, harus siap untuk itu (perang)." Menurut Kalla, "Kalau anggaran dana terbatas, tentu bisa ditingkatkan. Hanya dengan ekonomi, anggaran dana bisa ditingkatkan."
Kalla menjelaskan, perundingan tetap harus diutamakan. Namun, bila buntu, maka kita harus bicara kekuatan perang. "Jadi, TNI itu bukan hanya untuk berparade," lanjut Kalla lagi. Soal pembangunan kawasan perbatasan, termasuk perbatasan Indonesia dan Malaysia yang dilaporkan belum dilakukan, Kalla mengakui akan mengecek lebih dulu, seperti apa kemajuannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar